Penguasa Tiongkok, meminta ganti salib di gereja dengan bendera nasional

Partai Komunis Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kontrol lebih ketat terhadap komunitas Kristiani di negara itu menggantikan salib di gereja-gereja di Provinsi Zhejiang dengan bendera nasional dan menempatkan anggota partai di masing-masing tempat ibadah.

Bendera nasional itu telah dipasang di 69 tempat ibadah di Lanxi, termasuk gereja-gereja Kristen (Katolik dan Protestan)  di Zhejiang setelah kampanye penghapusan salib yang telah dilakukan sejak 2013.

Selama kampanye itu, sekitar 1.700 salib telah dibongkar dari gereja-gereja Protestan dan Katolik.

Tempat-tempat ibadah di Lanxi diperintahkan mengadakan upacara pengibaran bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan di setiap pesta penting dan libur untuk “meningkatkan pendidikan patriotisme”.

Selain Lanxi, di bawah yurisdiksi Keuskupan Hangzhou, dua keuskupan tetangga di Zhejiang, rumah bagi sekitar 2 juta orang Kristen, termasuk sepersepuluh  umat Katolik, juga menerima pemberitahuan serupa.

“Gereja kami di daerah Meitou juga telah diberitahu untuk didaftar, memasang bendera nasional, memasang papan nama dan  anggota partai harus ditempatkan di sana,” kata sumber Gereja Katolik ‘bawah tanah” di Wenzhou kepada ucanews.com.

baca juga : Polisi secara brutal menyerang dan menyeret umat Katolik yang sedang berdoa


“Cara ini untuk memperketat kontrol, mengubah agama kita menjadi agama partai,” kata sumber Wenzhou. “Ini memaksa Vatikan menunjukkan sikap dan jika perlu Vatikan mengecam otoritas Tiongkok,” tambahnya.

Bendera nasional telah dipasang di semua 69 tempat ibadah di kota Lanxi, Provinsi Zhejiang pada 13 Juni.

Vatikan dan pemerintah Tiongkok telah bertindak cepat dalam negosiasi mereka guna menyelesaikan masalah pelik tentang Gereja di Tiongkok saat delegasi dari kedua belah pihak bertemu dua kali tahun ini.

Kewajiban itu harus dilaksanakan di seluruh provinsi dalam menanggapi Konferensi Nasional Urusan Agama pada 22-23 April di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping menekankan bahwa kebijakan partai tentang agama harus diikuti.

Ying Fuk-tsang, direktur sebuah universitas di Hong Kong, mengatakan kepada ucanews.com bahwa pengibaran bendera adalah lebih menerapkan patriotisme di tempat ibadah dan memperkuat kepemimpinan pejabat partai pada akar rumput terkait urusan agama.

Seorang peneliti yang meminta tidak disebutkan namanya mengatakan kepada ucanews.com bahwa gerakan “sinisisasi” ini diharapkan dari konferensi April lalu, dan temuan penyelidikan baru-baru ini merilis pengawas anti-korupsi partai pada 8 Juni, telah tersirat bahwa petinggi partai itu senang dengan pekerjaan Administrasi Negara Urusan Agama (SARA).

Tim inspeksi menemukan “masalah yang luar biasa” termasuk SARA di mana lemah peran kepemimpinan pusat, kebijakan agama partai tak berjalan, tidak memperhatikan  cukup pada kelompok-kelompok agama nasional serta kurangnya pengawasan atas mereka.

Lima agama – Buddha, Taoisme, Katolik, Islam, Protestan – diakui pemerintah memiliki 140.000 tempat ibadah di seluruh Tiongkok, menurut data SARA.

Selain Zhejiang, bendera nasional juga dikibarkan di 30 tempat ibadah di kota Huangshi, Provinsi Hubei pada Mei 2015.

Meskipun hanya simbolik, mengibarkan bendera nasional di situs ibadah adalah kontroversial karena beberapa umat berpendapat bahwa itu adalah pelanggaran pemisahan Gereja dan negara.

Sebuah sumber di Keuskupan Ningbo mengatakan kepada ucanews.com bahwa paroki mereka telah diminta mengibarkan bendera nasional, pasang papan nama di kompleks gereja.

“Sejumlah umat tidak puas. Para pemimpin paroki sedang bernegosiasi dengan pejabat pemerintah,” kata sumber itu.

sumber: disini
              disini